PONTIANAK, midpoint.media – Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalimantan Barat untuk menyampaikan tuntutan terkait evaluasi skema anggaran daerah karena dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan pada Jumat (12/06/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pentingnya pengelolaan dan pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam melalui program hilirisasi. Mereka menilai Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Lapangan SOLMADAPAR, Dzul, mengatakan bahwa aksi tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran yang selama ini diterapkan.
“Aksi ini dilakukan untuk mengevaluasi skema anggaran DPRD karena menurut kami anggaran yang dialokasikan masih sangat jauh dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Dalam orasinya, Dzul mencontohkan potensi hilirisasi komoditas lokal yang menurutnya masih belum dimaksimalkan. Ia menilai berbagai hasil perkebunan dan pertanian dapat diolah lebih lanjut sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
“Kita memiliki banyak sumber daya alam. Misalnya kelapa yang tempurungnya dapat diolah menjadi arang atau produk lainnya yang bernilai ekonomis. Begitu juga komoditas lain yang dapat diproses lebih lanjut sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan produk dengan harga yang lebih terjangkau.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, menjelaskan bahwa program hilirisasi telah menjadi salah satu fokus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, menurutnya, pelaksanaan hilirisasi saat ini lebih diarahkan pada sektor-sektor berskala besar.
“Hilirisasi memang sudah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah, tetapi dalam skala yang lebih besar. Karena itu, beberapa sektor yang dianggap lebih kecil mungkin belum menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Rasmidi juga menyinggung kondisi sejumlah komoditas yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, permintaan pasar saat ini lebih banyak tertuju pada kelapa muda atau kelapa degan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan kelapa tua. Sementara itu mengenai komoditas karet, ia menilai perubahan penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan sektor tersebut.
“Kelapa yang banyak dicari saat ini adalah kelapa degan karena memiliki harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk karet, meskipun harganya meningkat, banyak lahan karet yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui program-program yang telah dijalankan.
Meski demikian, pihak SOLMADAPAR mengaku belum puas dengan jawaban yang disampaikan DPRD Kalimantan Barat. Massa berharap tuntutan yang telah diserahkan dan ditandatangani oleh pihak terkait dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi berlangsung secara tertib dengan penyampaian aspirasi melalui dialog antara perwakilan massa dan anggota DPRD Kalimantan Barat.
Penulis: Mu’thi AR